LAN : Evaluasi Total Birokrasi Pemko Medan, Jangan Biarkan Narkoba Masuk!
MEDAN (bareskrim.com) | Lembaga Anti Narkotika (LAN) Kota Medan resmi angkat bicara dan mengambil sikap tegas menyusul penangkapan oknum Kepala Lingkungan (Kepling) berinisial FAP di Kecamatan Medan Maimun oleh Satresnarkoba Polrestabes Medan.
Bagi LAN, kasus ini bukan sekadar penangkapan kriminal biasa. Ketika seorang pemegang jabatan publik tersangkut narkotika, maka alarm integritas birokrasi harus segera berbunyi. LAN pun mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk tidak berhenti pada pemecatan oknum, melainkan melakukan evaluasi menyeluruh dari hulu ke hilir.
"Ini Alarm Keras untuk Walikota!"
Ketua LAN Kota Medan, Ariffani, SH, MH, menyatakan bahwa kasus FAP harus menjadi momentum bagi Walikota Medan, Rico Waas, untuk membenahi sistem pengawasan internal.
"Ini bukan hanya sebuah kasus. Ini Alarm Keras bagi Walikota Medan. Kalau aparatur Pemko Medan berulang kali tersandung narkotika, jangan hanya pecat atau proses oknumnya. Bongkar dan evaluasi sistemnya! Bagaimana proses rekrutmen, seleksi, pengangkatan, pembinaan dan pengawasan terhadap Kepling, Lurah, Camat hingga pejabat OPD?" tegas Ariffani.
Menurutnya, jika persoalan serupa terus berulang, maka pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap adanya kelemahan sistemik. Ibarat membersihkan lantai, pemerintah harus mencari tahu dari mana kotoran itu masuk, bukan sekadar menyapu bersih.
Desakan Keras LAN Untuk Wali Kota Medan
Untuk memastikan aparatur Pemko Medan benar-benar bersih dari narkoba, LAN mengajukan empat tuntutan konkret kepada Walikota:
1. Tindakan Tegas Tanpa Pandang Bulu
LAN meminta Pemko Medan mengambil tindakan administratif dan kepegawaian secara tegas jika FAP terbukti bersalah secara hukum.
"Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memakai jabatan atau memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Narkotika adalah musuh masyarakat dan tidak boleh mendapatkan ruang di dalam pemerintahan," ujar Ariffani.
2. Audit Total Rekrutmen Kepling, Lurah, dan Camat
LAN mendesak evaluasi mekanisme rekrutmen dan seleksi jabatan publik. Proses pengisian jabatan harus mengedepankan:
· Integritas dan rekam jejak,
· Kompetensi,
· Administrasi yang transparan,
· Mekanisme pengawasan yang ketat,
· Serta pemeriksaan narkotika sesuai hukum.
"Jabatan publik bukan hadiah politik, bukan tempat menitipkan orang. Jabatan adalah amanah masyarakat," tandas Ariffani.
3. Tes Urine dan Tes Rambut Berkala & Mendadak
LAN mendorong Pemko Medan bekerja sama dengan BNN dan aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan narkotika secara rutin maupun insidental terhadap seluruh jajaran, mulai dari pejabat OPD, Camat, Lurah, hingga Kepling.
LAN juga merekomendasikan penggunaan tes rambut sebagai metode tambahan, karena mampu mendeteksi paparan narkotika dalam rentang waktu yang lebih panjang dibandingkan tes urine.
4. Bentuk Gerakan "Pemko Medan BERSINAR"
LAN mengusulkan program unggulan bertajuk Pemko Medan Bersinar (Bersih Dari Narkotika). Program ini harus melibatkan Pemko, BNN, Polrestabes, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan ormas dengan indikator jelas: pencegahan, deteksi dini, rehabilitasi, hingga penindakan tegas.
"Kalau Terus Berulang, Jangan Salahkan Masyarakat Saja!"
LAN Kota Medan mengingatkan bahwa pemberantasan narkotika tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian dan BNN. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih.
"Kalau kasus seperti ini terus berulang, jangan hanya mengatakan bahwa itu ulah oknum. Pertanyaannya adalah: apakah sistem seleksi dan pengawasan kita sudah benar? Jika berkali-kali muncul masalah, ini sudah menjadi WARNING terhadap tata kelola pemerintahan," tegas Ariffani.
LAN juga meminta masyarakat diberi ruang partisipasi untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan narkotika di lingkungan aparatur, tentu dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Bongkar Jaringan, Bukan Hanya Tangkap Pelaku di Lapangan
LAN juga mendesak aparat penegak hukum untuk tidak berhenti pada pengguna atau pelaku yang tertangkap. Jika dalam penyidikan ditemukan indikasi jaringan yang lebih luas, maka pemasok, pengedar, bandar, hingga pihak yang melindungi harus ditelusuri dan diproses sesuai hukum.
"Kami mendukung penuh aparat untuk membongkar jaringan narkotika sampai ke akar-akarnya. Jangan berhenti di lapangan. Kalau ada jaringan, bongkar jaringannya. Kalau ada pemasok, kejar pemasoknya. Kalau ada yang melindungi, proses sesuai hukum," pungkas Ariffani.
Dorong Anggaran Pencegahan yang Memadai
Di akhir pernyataannya, LAN menilai Pemko Medan harus memperkuat kebijakan pencegahan dengan dukungan anggaran yang memadai. Alokasi APBD untuk program pencegahan dan penanggulangan narkotika harus ditingkatkan secara terukur, dengan melibatkan pemuda dan masyarakat sebagai garda terdepan.
"Jangan sampai kita bicara perang terhadap narkotika, tetapi anggaran pencegahan dan pemberdayaan masyarakat justru minim. Kami ingin Pemko Medan benar-benar bersih dari narkotika, bukan hanya bersinar di spanduk!" (ucup/B)
